Menanti Pendidikan Bangkit

Ario Djatmiko
Pendidik dan Praktisi Medis

Tampaknya wajah pendidikan negeri ini tidak ceria. Lebih dari satu juta “penganggur bergelar” berkeliaran di negeri ini (Kompas, 10 Oktober 2009). Jumlah yang fantastis, setara dengan sepertiga jumlah penduduk Singapura.

Terbukti, dunia pendidikan tinggi (PT) kita tidak mampu menyiapkan tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Keliru kalau bersikap stigmatis dalam menilai pendidikan di negeri ini. Tentu masih ada PT yang baik bahkan mungkin teramat baik. Akan tetapi, fakta jelas menunjukkan, lebih banyak PT yang menyesatkan ketimbang yang dapat diandalkan. Ironisnya, setiap tahun anak-anak terus membanjir menuju PT padahal orang tua tahu ada benang kusut menanti di sana.

Ken Kox mengingatkan, a problem clearly stated is a problem half solved. Benar, dalam menyelesaikan masalah (baca: yang kompleks) mulailah dari akar pemasalahannya. Perih melihat kenyataan bahwa saat ini hampir seluruh umat di bumi ini menyembah pasar. Di sana berlaku logika supply and demand. Hak kepemilikan dan kebebasan memilih sepenuhnya harus dilindungi. Semua itu membawa persoalan di pasar.

Paul Krugman tahun 1997 menulis teori sederhana, The Accidental Theory. Dia memberi perumpamaan, satu negara memproduksi barang A sebanyak 60 juta. Jika untuk memproduksi barang A diperlukan 60 juta karyawan dan dua hari kerja, maka akan terdapat 60 juta x 2 hari kerja = 120 juta “men-days” kerja. Bila kemudian teknologi dapat menemukan cara memproduksi A menjadi hanya satu hari, apa yang akan terjadi? Pertama, supply akan meningkat mengikuti demand, misalnya, produksi akan meningkat menjadi 80 juta barang A. Kedua, terjadi masalah pada tenaga kerja. Jumlah men-days kerja akan menurun dari 120 juta menjadi 80 juta men-days kerja. Terjadi pengurangan tenaga kerja atau pengurangan jam kerja. Ketiga, karyawan yang tersisa harus mengikuti training teknologi baru.

Jelas, perkembangan teknologi membawa perubahan peta pasar kerja yang amat bermakna. Awalnya negara diuntungkan dengan meningkatnya produksi sebanyak 33,3 persen. Akan tetapi, negara akan segera dihadapkan pada dua problema serius: mencari jalan keluar untuk hilangnya 40 juta men-days kerja dan menyediakan training khusus untuk tenaga kerja yang tersisa. Ini bukan hal mudah. Teori Krugman tampaknya berguna untuk batu pijakan menyusun langkah ke depan.

Pendidikan Berada di Hulu

Hadirnya era informasi membuat situasi menjadi teramat kompleks. Ibarat Tsunami, produk baru terus membanjiri pasar. Allan Greenspan menyebut turbulence era, ditandai dengan perubahan di segala bidang dengan kecepatan tak terbayangkan. Beberapa produk mungkin akan menjadi pemenang, tetapi lebih banyak yang musnah. Benar, pasar telah menjadi arena hiperkompetisi yang teramat kejam. Pasar memaksa untuk terus mengubah diri dengan kecepatan tinggi. Dalam situasi seperti ini apa yang terjadi di pasar kerja? Teori Krugman kini menjadi tidak sederhana lagi.

Mata rantainya jelas: produk baru adalah hasil dari teknologi. Teknologi berawal dari inovasi dan kreativitas dan pengetahuan bersumber dari pendidikan. Jelas, badai bermula dari meledaknya teknologi yang notabene bersumber di pendidikan. Era knowledge economy telah hadir dan tidak ada lagi bangsa yang survive tanpa mempunyai akses keilmu-pengetahuan. Itulah cermin wajah negeri ini yang tak kunjung henti menjadi bulan-bulanan negara lain.

Memutus Rantai

Andreas Schleicher menulis, di Newsweek 17 Agustus 2009: Ongkos gagalnya pendidikan akan jauh lebih mahal ketimbang krisis keuangan. Itulah yang membuat Obama tetap menyuntik 12 miliar dolar AS untuk pendidikan, saat Amerika jatuh dalam krisis keuangan. Mereka sadar, negara akan kuat bila memiliki tiga hal: stabilitas politik, demokrasi, dan ekonomi yang kuat. Milton Friedman, mengatakan tanpa landasan pendidikan yang kuat, ketiga hal tersebut tidak akan tercapai.

Tengok, bangkitnya ekonomi Amerika, Jepang, Malaysia, Singapura, RRC, dan banyak negara lain, semua berawal dari bangkitnya dunia pendidikan. Schleicher menambahkan, banyak contoh negara yang harus membayar teramat mahal atas kekeliruan mengelola pendidikan di negaranya. Apakah bukan situasi itu yang dihadapi selama ini?

Percuma berusaha membersihkan air kotor di hilir kalau sumbernya ada di hulu. Rantai harus segera diputus. Peran negara amat jelas, menjamin kualitas pendidikan dan menjamin akses pendidikan untuk rakyat. Saya pernah membaca iklan PT luar negeri yang mencemaskan There is no education without global standard. Benar, pendidikan adalah suatu yang all or none. Artinya, tanpa kendali mutu, pendidikan hanya akan menyesatkan saja. PR kian berat, jarak kualitas pendidikan terasa semakin jauh. Inilah sumber masalah yang membuat negeri ini terus terpuruk. Belenggu harus dilepas!

Saya teringat kata-kata Stiglitz: Kalau ada hal yang paling berarti untuk kehidupan manusia, itu adalah kesempatan kerja. Tampaknya, harapan itu kian menjauh dari bangsa ini. Saatnya kita bertanya di mana peran negara dan masih bisakah kita berharap? n

Lebih banyak PT yang menyesatkan ketimbang yang dapat diandalkan. Ironisnya, setiap tahun anak-anak terus membanjir padahal orang tua tahu ada benang kusut di sana.

Senin, 7 Juni 2010 | 09:16 WIB surya.co.id

Read more

Menemukan sang Ratu Adil

Oleh Ulul Albab

JIKA tidak ada perubahan, hari ini (14/6) adalah batas akhir pendaftaran calon ketua KPK. Jika tenggat terlewati, sementara pelamar yang sudah melengkapi berkas dianggap kurang kredibel, pupuslah harapan atas terbangunnya kewibawaan KPK. Sebaliknya, para koruptor akan berselebrasi karena memiliki harapan baru untuk bisa hidup lebih aman, nyaman, tanpa kekhawatiran.

Panitia seleksi memang tidak kekurangan pelamar. Tetapi, problem yang terkuak saat ini agaknya pada belum munculnya "Sang Ratu Adil" yang di-gadang-gadang (dinanti-nantikan) masyarakat antikorupsi, yang diyakini bisa memperkukuh kewibawaan lembaga KPK di masa yang akan datang. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pelamar yang sudah melengkapi berkasnya, ternyata masih cukup banyak elemen bangsa - yang selama ini konsen pada pemberantasan korupsi- yang menilai sejumlah nama yang dianggap sangat cocok mengisi jabatan sebagai ketua KPK, padahal para "beliau" itu belum kunjung mendaftarkan diri.

Ini dapat dibaca dari munculnya berbagai dukungan dan dorongan kelompok masyarakat. Sebut saja Kaukus Antikorupsi DPD. Kaukus yang beranggota para senator ini mendorong dan mendukung secara resmi senator dari Bali I Wayan Sudhirta untuk maju menjadi calon. Sampai kemarin sudah 66 anggota DPD yang menandatangani dukungan pencalonan I Wayan sebagai calon ketua KPK. Demikian pula Forum Rektor Indonesia (FRI) yang mengusulkan lima nama yang dinilai paling cocok menjadi ketua KPK, yaitu Jimly Asshiddiqie, Saldi Isra, Hikmahanto Juwana, Busyro Muqodas, dan Mahfud M.D.

***

Seleksi administrasi oleh pansel memang belum dilakukan. Tetapi, fenomena munculnya dukungan atas sejumlah nama tersebut cukup dapat dibaca sebagai pertanda bahwa sosok ketua KPK yang akan datang bukanlah sekadar tokoh yang lolos dari proses uji nyali di pansel ataupun di Senayan. Dia haruslah tokoh yang dapat memenuhi harapan masyarakat akan terberantasnya semua jenis korupsi tanpa pandang bulu, jauh sebelum tokoh tersebut mengikuti proses seleksi administrasi di pansel.

Juga tokoh yang keberanian dan kewibawaannya melebihi Kapolri dan Kajagung. Dia adalah juga tokoh yang integritasnya tidak diragukan sepanjang sejarah kehidupannya di masa kini dan masa lalu. Tidak kalah penting, dia adalah tokoh yang bisa membedakan secara jernih antara pengacara dan makelar hukum, serta bersikap sangat tegas terhadap mafia hukum.

Bagi 166 nama yang kebetulan lebih dulu melengkapi berkas ke pansel, fenomena tersebut menjadi pelajaran yang sangat berharga. Mereka mendapat tantangan yang sangat jelas bahwa melamar menjadi ketua KPK berarti menyerahkan seluruh hidup dan pengabdiannya pada harapan kuat masyarakat yang menginginkan Indonesia terbebas dari korupsi. Bahkan, sebelum proses seleksi dimulai, mereka harus sudah mulai belajar membangun diri menjadi sosok yang diidamkan masyarakat, yaitu sosok "sang Ratu Adil." Inilah pekerjaan rumah pertama para pelamar, yakni merealisasikan mimpi menjadi "sang Ratu Adil."

Sejarah pemberantasan korupsi di negeri ini pernah tidak bisa membuktikan bahwa nama besar dan integritas pimpinan lembaga antikorupsi adalah jaminan bagi dilaksanakannya pemberantasan korupsi secara efektif. Ini terjadi di masa Orde Lama. Ketika itu tokoh sekaliber Jenderal A.H. Nasution, Prof M. Yamin, dan Roeslan Abdul Gani (yang ditugasi memimpin lembaga antikorupsi waktu itu) ternyata gagal menjalankan tugasnya.

Sebaliknya, di era reformasi, munculnya tokoh Taufiqurrahman Ruki yang sebelumnya tidak banyak dikenal justru dapat membuktikan bahwa KPK cukup bergigi. Bahkan, saat Antasari Azhar terpilih menjadi ketua KPK, yang sebelumnya tidak sedikit kalangan yang meragukan, toh di bawah kepemimpinan Antasari KPK semakin bernyali (terlepas dari kasus pembunuhan Nasruddin yang melibatkan nama Antasari).

Memang, tidak ada yang salah jika saat ini kita meributkan integritas, track record, dan nama besar tokoh yang akan memimpin KPK. Itu bisa merupakan sebuah pertanda bahwa bangsa ini sangat serius memberantas korupsi, selain dapat menjadi pelajaran bagi para kandidat yang mencalonkan diri untuk berkaca dan berintrospeksi.

Sama juga halnya bahwa tidak ada yang salah jika kita mewacanakan untuk memilih calon ketua KPK dari mantan koruptor yang sudah lama bertobat. Logika yang digunakan adalah menangkap maling dengan memanfaatkan bekas maling yang sudah lama insaf. Hanya, wacana demikian di Indonesia belum populer dan belum cukup jaminan untuk bisa dilaksanakan.

Sesungguhnya wacana seperti ini pernah juga dilontarkan Prof A. Syafii Ma'arif dengan bahasa yang berbeda. Menurut dia, kita perlu tokoh yang "rada gila" untuk memimpin KPK. Orang yang bersih dan berintegritas, tetapi tidak "rada gila" kayaknya tidak akan mampu memimpin KPK di era di mana fenomena Corruptors Fight Back diperkirakan tambah marak dan tambah canggih di masa mendatang. Bagi saya, orang seperti Mahfud M.D., ketua MK, adalah tokoh yang tidak saja bersih, tegas, dan berintegritas, tetapi juga "rada gila."

***

Jadi, -di tengah hiruk pikuk penggembosan KPK (baik secara politik maupun hukum)- bangsa ini harus menemukan satu orang tokoh superhebat untuk menjadi ketua KPK. Artinya, perlu diwaspadai jangan sampai perdebatan mengenai sosok yang cocok menjadi ketua KPK disusupi agenda terselubung. Jadi, kerja pansel ini adalah kerja besar. Bukan sekadar memilih, tetapi yang lebih penting "menemukan".

KPK kini dirundung masalah. Di tengah sibuk-sibuknya persiapan seleksi calon ketua KPK, KPK dihadapkan pada permasalahan kasus SKPP Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah, yang cukup mengancam efektivitas kerja lembaga KPK. Ini berarti siapa pun nanti yang terpilih dan diumumkan sebagai ketua KPK, pada 22 Juni atau 23 Juni 2010, pastilah dia tidak saja akan menjadi orang supersibuk, tetapi juga orang yang harus superhebat. (*)

*) Dr Ulul Albab, rektor Universitas Dr Soetomo Surabaya, penulis sejumlah buku masalah korupsi.
Senin, 14 Juni 2010

Read more

Indonesia Tanpa Pancasila

Abdul Wahid
Dekan Fakultas Hukum Unisma Malang

Unas 2010 tercatat sebagai ujian memilukan dan memalukan. Betapa tidak, mata pelajaran yang membuat mayoritas peserta tidak lulus adalah Bahasa Indonesia. Akibatnya, mereka didakwa melakukan praktik pengabaian atau peminggiran bahasa Indonesia.

Bagaimana jika posisi bahasa Indonesia digantikan dengan pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila? Akankah Pancasila akan mengalami nasib serupa dengan bahasa Indonesia? Atau mungkinkah Pancasila juga menjadi mata pelajaran atau ujian yang membuat anak didik tersungkur dalam ketidaklulusan?

Boleh jadi, anak didik kita atau setiap komponen penyelenggara pendidikan akan memperlakukan Pancasila tak ubahnya bahasa Indonesia atau mengalami nasib naas seperti bahasa Indonesia, yang sekadar disikapi atau dijadikan opsi sebatas pelajaran sekunder, tak fundamental, tak sakral, yang dikalahkan oleh pelajaran bahasa Inggris dan lainnya.

Suatu fakta (da sein) yang tak terbantahkan oleh siapapun, bahwa upaya mengenalkan, mentransformasikan atau menyosialisasikan Pancasila sudah dilakukan oleh banyak pihak dalam setiap perkembangan anak. Dalam pertumbuhan anak di rumah misalnya, sejak anak bisa membaca, menghafal, atau berlatih menulis, orang tua biasanya menjadikan Pancasila sebagai objek pembelajarannya. Oleh orang tua, Pancasila ini dikenalkan sebagai “kitab suci” kepadanya, di samping mengenalkan kitab suci agamanya.

Di sekolah atau perguruan tinggi, Pancasila secara terus menerus dikenalkan dan dijadikan objek diskursus kesejarahan maupun filosofis, yang membuat peserta didik (siswa), mahasiswa, dan dosen diharapkan tidak sampai mengidap amnesia tentang kesejatian ideologi negara.

Di kantor desa hingga wilayah strategis yang dihuni oleh para pejabat tinggi negara, Pancasila bukan sekadar dibaca berulang-ulang saat memperingati hari-hari besar, tetapi secara kultur juga dibaca setiap Senin sebagai “ayat-ayat suci kebangsaan” yang diharapkan setiap pembacanya mampu atau berusaha menjadikannya perikatan moral-spiritualitas yang mengawal sepak terjangnya.

Secara das sollen, logis kalau setiap elemen bangsa dituntut membentuk atau mendesain dirinya menjadi Pancasilais, pasalnya bukan hanya dari sisi historis Pancasila dihadirkan sebagai ideologi atau digiring lahir ke bumi pertiwi di saat penjajah masih mencengkeram, tetapi juga secara substansial, doktrin agung yang melekat dalam dalam diri Pancasila menggariskan tuntutan adiluhung supaya masyarakat negeri ini, menjadi masyarakat bersikap dan berperilaku berketuhanan, adil, beradab, menjunjung tinggi toleransi, dan menegakkan demokrasi.

Doktrin Aksesori

Sayangnya, ranah doktrin agung Pancasila tersebut lebih sering atau hanya lekat di atas kertas. Doktrin agung ini akhirnya dipersalahkan sebagai doktrin yang sebatas aksesori yang menghiasai dinding, yang hanya terbaca dan terhafal di balik ukiran pigura, sehingga memungkinkan doktrin ini terbatas sebagai bait-bait yang dihafal dan bukan sebagai doktrin yang menjiwai dan “membumi” dalam diri elemen bangsa.

Kegamangan dan tuduhan seperti itu tak bisa disalahkan, pasalnya kecenderungan yang tengah terjadi di masyarakat adalah semakin tersudutnya, tergerusnya, dan bahkan terdegradasinya nilai-nilai agung Pancasila akibat dimenangkan atau dipanglimakannya nilai-nilai adigang-adigung, baik dalam kehidupan keseharian di rumah, di kantor, maupun aspek-aspek strategis lainnya.

Memang, potret memalukan dan memilukan saat ini sedang menghegemoni negeri ini, yang membuat negeri ini sampai pantas dijuluki sebagai negara yang sedang kehilangan Tuhan, termasuk kehilangan Pancasila. Pelajaran tentang hidup bertuhan, berkeadaban lintas etnis, sosial, agama, dan budaya, menjunjung tinggi kesatuan dalam keragaman, atau menegakkan prinsip berdemokrasi di tengah heteroginitas kepentingan, ternyata tidak lebih dari kumpulan doktrin agung yang mengisi ranah hafalan dan aksesoris kehidupan.

Meminjam istilah filosof F Nietszhe, bangsa ini layak sedang mengalami “kematian tuhan” atau agama tidak lagi tampak menghiasi, mewarnai, dan memfondasi Indonesia. Komunitas elitenya lebih disibukkan memburu pemenuhan kepentingan hidupnya tanpa mengindahkan Pancasila, yang salah satu doktrin fundamentalnya berelasi dengan keberagamaan.

Apa yang dikritik filosof tersebut sejatinya ditembakkan secara moral untuk menyadarkan bangsa ini yang sedang kehilangan fondasi hidupnya, Pancasila. Bangsa ini menjadi bangsa yang tak jelas ke mana dan di mana harus melabuhkan cita-cita besarnya akibat dilindas oleh pengejaran kepentingan atau aneka kebutuhan sekunder dan hedonistik. Kemutlakan ini telah membuat wajah negeri menjadi sengkarut dan di simpang jalan.

Menyikapi realitas itu, sudah sepatutnya ada keberanian menertawakan diri sendiri, baik sebagai individu maupun komponen kekuasaan. Laughing is healthy, especially if you laugh about yourself (tertawa itu sehat, lebih-lebih jika menertawakan diri sendiri).

Itu dapat dijadikan refleksi, bahwa semakin sering menertawakan diri sendiri, maka semakin sehat. Semakin jarang menertawakan diri sendiri, maka ini pertanda mengidap sakit keras. Menertawakan diri sendiri ibarat sebuah obat yang menyehatkan fisik maupun nonfisik.

Kalau mau dijauhi banyak penyakit, sebarkan atau budayakan ”sense of humor” atau objek-objek pembahasan yang bisa membuat tertawa atau tersinggung berat. Dengan membuat dan memproduk humor (objek tertawaan) terus menerus dalam hidup di negeri ini, dalam lingkaran pergaulan, dalam berelasi sosial, atau dalam atmosfer yang menyita aktivitas berat kemasyarakatan dan kenegaraan, maka suasana akan tetap hidup, sehat, bugar, dan kondusif, serta muncul atmsofer berkompetisi atau berolimpiade untuk mengobati diri sendiri.

Siapa tahu dengan sering menertawakan diri sendiri, orang menjadi sadar bahwa mereka sudah sangat lama, sangat sistemik, dan sangat terorganisasi dalam mengakali atau mengadali Pancasila

opini, surya.co.id

Read more

Nasibmu, Para Sarjana

Mohammad Afifuddin
Sarjana Sosiologi FISIP Universitas Jember

Salah satu prosesi wajib dalam setiap wisuda adalah mendengarkan nyanyian dari tim paduan suara mahasiswa (PSM). Lagunya macam-macam. Mulai Indonesia Raya, mars dan himne universitas, lagu nasional, hingga lagu pop kontemporer sebagai suplemen.

Suatu kali, salah seorang kawan yang menjadi anggota PSM pernah bertanya, “Lagu (pop) apa yang kira-kira enak dinyanyikan saat wisuda nanti?” Sedikit berpikir saya pun menjawab, “Sarjana Muda dari Iwan Fals.” Sambil beringsut dari duduknya, dia menertawakan saya, “Memangnya mengapa?” Dengan agak serius saya jawab, “Agar pihak kampus tidak terlalu di angan-angan. Biar Pak Rektor dan jajarannya bisa realistis, tidak terlena dengan eforia mahasiswanya yang akan diwisuda, karena toh sebagian besar dari sarjana yang baru diwisuda itu akan masuk dalam golongan sarjana yang diceritakan Iwan Fals dalam lagu Sarjana Muda itu.”

Saya sebenarnya tahu usulan itu nyaris mustahil. PSM akan dianggap bertindak subversif jika berani melakukan itu. Salah satu lagu hits Iwan Fals yang dirilis 1981 dalam album yang juga berjudul Sarjana Muda itu tergolong “haram” dinyanyikan saat wisuda karena liriknya yang berisi paradoks dan ironi. Lumrahnya, seorang sarjana yang pintar (diukur dengan parameter IPK tinggi, lulus cepat atau tepat waktu) semestinya bisa cepat pula terserap di dunia kerja.

Akan tetapi Iwan Fals punya pikiran lain. Ia memilih menulis syair tentang seorang sarjana pintar (sesuai kriteria di atas) yang justru sulit untuk mendapat kerja, meski sudah berjalan gontai tak tentu arah, sambil menatap awan berarak dengan wajah murung yang jelas terlihat. Sampai-sampai jaketnya lusuh bercampur keringat dan debu jalanan, hingga sarjana tadi putus asa dan berkata “maaf Ibu” karena merasa gagal membahagiakan sang ibu yang telah menyekolahkannya bertahun-tahun, namun tak juga mendapatkan pekerjaan.

Lirik itu jelas berbanding terbalik dengan suasana dalam prosesi wisuda. Pak Rektor dengan percaya diri maju ke podium, memberi sambutan, memberi arahan, lantas memimpin pengucapan ikrar alumni untuk selalu menjaga nama baik almamater di mana pun berada dan dalam kondisi apa pun. Semuanya dikondisikan serba sempurna, seolah-olah setelah wisuda usai, para wisudawan sudah bisa langsung mendapat tempat untuk berkiprah di dunia praksis yang (konon) merupakan bentuk pengabdian pada bangsa dan negara itu.

Padahal, seusai resmi menjadi sarjana, mayoritas wisudawan itu akan menambah angka pengangguran terdidik yang grafiknya selalu naik dari tahun ke tahun. Dari data Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) 22 Maret 2010, menunjukkan jumlah sarjana (SI) yang masih menganggur pada Februari 2007 sebanyak 409.900 orang. Setahun kemudian, jumlahnya bertambah menjadi 626.200 orang. Jika setiap tahun jumlah kenaikan rata-rata 216.300, pada Februari 2012 terdapat lebih dari 1 juta pengangguran terdidik. Belum ditambah pengangguran lulusan diploma. Dalam rentang waktu 2007-2010 saja tercatat peningkatan sebanyak 519.900 orang atau naik sekitar 57 persen.

Akibat Rakus

Apa hubungannya dengan kampus? Bukankah perguruan tinggi, seperti kata Pak Rektor, juga sudah menempa para mahasiswanya agar menjadi lulusan yang berkualitas? Masalahnya, selain ketidaktahuan pihak perguruan tinggi (kampus) bahwa sistem pendidikan yang dikembangkannya selama ini asimetris dengan paradigma dunia kerja, pihak kampus juga setengah hati dalam memfasilitasi alumnusnya pascamereka lulus.

Memang, di beberapa kampus sudah dibentuk Study Advisory Centre (SAC), semacam badan yang mengurusi dunia kerja dan membuka jaringan antara perusahaan, kampus, dan alumnusnya. Akan tetapi kebanyakan, fasilitas itu hanya sekadar formalitas. Pelayanannya jauh dari kata memuaskan. Kondisi itu yang akhirnya membuat pihak kampus terkesan seperti “cuci tangan” dengan nasib para alumnusnya.

Elias Canetti, sastrawan Bulgaria pemenang Nobel Sastra pada tahun 1981, seperti dikutip F Budi Hardiman dalam buku Memahami Negativitas (2005, hal xxiii), memberi sebuah deskripsi yang mungkin akan membuat tertegun. Dia mencoba memahami makna dari ketidakbermaknaan buangan kita setiap hari, yakni (maaf) feses (kotoran manusia). Benda yang tak ingin kita lihat, meski secara jujur semua mengakui bahwa ia pernah merupakan bagian dari diri kita.

Bisa diibaratkan, relasi antara para sarjana yang kurang beruntung dengan lembaga industri pendidikan (perguruan tinggi), layaknya (maaf) manusia dengan fesesnya. Di awal penerimaan mahasiswa baru, banyak lembaga industri pendidikan tinggi yang bersemangat mempromosikan diri agar diminati banyak calon mahasiswa. Jika jalur penerimaan resmi (SNMPTN, PMDK) telah ditutup, ada saja inovasi mereka untuk merekrut mahasiswa baru. Mulai jalur seleksi lokal tahap I, tahap II, tahap III atau bahkan tahap IV. Intinya mereka begitu antusias untuk menerima mahasiswa. Tak jauh beda dengan manusia yang rakus menyantap bermacam makanan, tanpa memperhatikan kesehatannya. Tak jarang, lembaga industri pendidikan tinggi tersebut juga menerapkan banyak pungutan selama masa kuliah dengan alasan untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar. Padahal, tidak semua lembaga industri pendidikan tinggi telah menerapkan sistem pendidikan berkualitas.

Sebagai akibat terlalu sembarangan mengonsumsi makanan (menerapkan sistem input) itulah, proses “metabolisme” dalam lembaga industri pendidikan tinggi juga berjalan tidak sempurna. Pada akhirnya banyak yang terbuang. Oleh karena itu, yang disebut Iwan Fals dengan, “Engkau sarjana muda, lelah mencari kerja. Sia-sia ijazahmu. Empat tahun lamanya bergelut dengan buku…”, tak ubahnya kotoran dari industri pendidikan yang tidak lagi mau dilihat oleh lembaga-lembaga pendidikan yang telah meluluskannya karena dianggap tidak berguna. Padahal “sekotor” apapun, para sarjana kurang beruntung itu pernah menjadi bagian dalam proses “metabolisme” di perut industri pendidikan tinggi.

opini surya.co.id

Read more

Refleksi Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Adaptasi Perubahan Iklim

Oleh Toto Subandriyo

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2010 yang mengusung tema Banyak Spesies, Satu Planet, Satu Masa Depan (Many Species, One Planet, One Future) perlu kita jadikan momentum untuk kontemplasi dan berziarah kepada hati nurani. Beberapa tahun terakhir rasanya kita kesulitan memahami dan menerjemahkan bahasa dan sabda alam.

Peradaban yang telah berjalan secara arif berabad-abad kini terusik. Sebut saja satu contoh "pranoto mongso" yang selama ini menjadi pegangan para petani kita dalam bertani. Dulu, nenek moyang kita memercayai betul bahwa Desember adalah bulan gedhe-gedhene sumber. Januari disebutnya sebagai "hujan sehari-hari". Artinya, pada Desember-Januari intensitas curah hujan mencapai puncaknya. Banjir besar biasanya terjadi pada kurun waktu itu.

Namun, beberapa tahun terakhir "pakem" tersebut terasa jungkir balik. Tahun lalu, misalnya, meski Desember hampir berakhir, curah hujan masih sangat sedikit. Sebaliknya, akhir Maret 2010 lalu secara kasatmata kita menyaksikan banjir terburuk selama beberapa dekade terakhir telah menusuk jantung ketahanan pangan republik.

Curah hujan tinggi ditambah kondisi kerusakan parah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Jawa Barat, telah merendam puluhan ribu hektare tanaman padi di Kabupaten Karawang yang kita kenal sebagai salah satu lumbung beras negeri ini. Pada waktu bersamaan, masih di negeri ini, bencana kekeringan mengancam warga Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 31.000 keluarga di 56 desa kabupaten tersebut terancam kelaparan menyusul kegagalan panen seluas 80.000 hektare sawah tadah hujan dan jagung pada musim tanam 2009/2010.

Bukan hanya berhenti di situ, pada pertengahan hingga akhir Mei lalu, saat musim kemarau seharusnya sudah tiba, banjir besar justru melanda beberapa daerah. Salah satu di antaranya daerah di sepanjang DAS Bengawan Solo, seperti Kabupaten Bojonegoro, Ngawi, dan sekitarnya. Peringatan siaga satu terpaksa disampaikan kepada masyarakat karena air Bengawan Solo meluap.

Antroposentrisme

Belum lama berselang Perserikatan Bangsa-Bangsa pernah memublikasikan laporan bertajuk Bersama Memerangi Dampak Perubahan Iklim dalam Sebuah Dunia yang Terpenggal. Laporan tersebut, antara lain, menyatakan bahwa aktivitas manusia merupakan penyebab utama perubahan iklim. Atas nama pembangunan ekonomi, atas nama perang terhadap kemiskinan, masyarakat menjadi sangat permisif terhadap tindak perusakan lingkungan.

Pendekatan pembangunan yang kita tempuh selama ini telah menyebabkan hancurnya sebagian besar hutan alami (original forest), mengeringnya setengah lahan basah dunia, menguras tiga perempat dari seluruh stok ikan, serta memancarkan begitu banyak gas panas yang menyebabkan pemanasan bumi. Pendekatan pembangunan yang kita tempuh tersebut telah mempercepat laju kepunahan berbagai spesies seribu kali lebih cepat dari kondisi normal (http://www.unep.org).

Sebuah literatur menyebutkan bahwa laju perusakan hutan (deforestasi) di republik ini besarnya ekuivalen dengan enam kali luas lapangan sepak bola per menit. Deforestasi yang berlangsung masif tersebut telah mengakibatkan lebih dari 59,3 juta hektare hutan kita rusak berat. Keanekaragaman hayati (biodiversity) yang selalu kita banggakan hanya tinggal kidung kenangan.

Masifnya laju deforestasi tersebut tidak lepas dari paham antroposentrisme yang telah merasuk jauh pada pola hidup masyarakat kita. Menurut filsuf Aristoteles, paham antroposentrisme ini memandang bahwa tumbuh-tumbuhan dan tanaman di bumi ini disediakan untuk binatang, dan binatang disediakan untuk manusia. Cara pandang seperti ini telah menempatkan alam sebagai sumber eksploitasi, manusia berlomba-lomba menaklukkan dan mendominasi alam.

Semestinya kita renungkan kembali konsep ekologi-dalam (deep ecology) yang diperkenalkan Fritjof Capra (2001). Dengan arif Fritjof Capra mengingatkan bahwa dunia ini bukanlah kumpulan objek-objek yang terpisah, tetapi lebih merupakan satu kesatuan jaringan yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain secara fundamental. Karena itu, sudah semestinya pembangunan dilaksanakan tanpa ada yang dirugikan, baik manusia maupun alam. Pembangunan untuk kesejahteraan manusia dijalankan secara berkelanjutan tanpa harus merusak alam.

Adaptasi

Bagaimanapun kita harus melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim di berbagai sendi kehidupan. Salah satu sektor yang paling merasakan dampak negatif perubahan iklim ini adalah sektor pertanian. Perilaku iklim yang sulit diprediksi ini akan membawa kerugian finansial yang sangat tinggi bagi para petani. Greenomics Indonesia pernah memproyeksikan besarnya kerugian yang diderita petani di Jawa akibat perubahan iklim mencapai Rp 136,2 triliun per tahun (Greenomics Indonesia, 2008).

Jika tidak ada inovasi teknologi produksi yang signifikan, pada 2020 nanti sistem produksi pertanian akan membutuhkan 17 persen air lebih banyak daripada yang sekarang (66 persen). Karena itu, riset teknologi pertanian harus mengupayakan benih tanaman pangan yang selain mampu berproduksi tinggi, berumur genjah, namun juga harus mampu beradaptasi dengan baik pada kondisi tanah dan iklim suboptimal (terutama tahan genangan, kekeringan, dan salinitas tinggi).

Berbagai macam benih berumur genjah yang umumnya masih dalam bentuk galur-galur benih perlu segera dirilis dan diintroduksikan kepada masyarakat menyusul varietas yang selama ini sudah ada, seperti varietas Inpari dan Silugonggo. Begitu pula benih padi tahan genangan, tahan kekeringan, serta varietas toleran salinitas tinggi.

Perbaikan cara dan waktu pengolahan tanah dan pengelolaan irigasi juga perlu perbaikan. Selama ini umumnya petani baru melakukan pengolahan tanah ketika air sudah melimpah. Untuk mengejar musim tanam, sawah harus diolah secepat mungkin dengan cara mekanisasi.

Penyebaran informasi prakiraan iklim hingga ke daerah, pemetaan wilayah rawan kering dan banjir, pemahaman terhadap informasi prakiraan iklim/musim, serta penguatan sistem kelembagaan petani dalam penyampaian informasi prakiraan iklim, perlu dilakukan dengan serius. Melalui berbagai upaya adaptasi ini diharapkan kita mampu merajut kembali masa depan dalam satu planet bumi yang telah sarat beban ini.

*) Toto Subandriyo, alumnus IPB dan MM-Unsoed, kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kab. Tegal, Jateng.


>>> opini@jawapos.co.id Sabtu, 5 Juni 2010

Read more